Sistem Pertahanan Negara Suatu Kebutuhan Mendasar

Oleh Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafriesjamsoeddin.id – Komitmen kebangsaan kita semua betapa bangsa dan negara yang memiliki wilayah nasional yang sangat luas ± 7 juta km² dan penduduk  ± 245 juta serta nilai budaya yang beragam tapi menyatu dalam NKRI perlu. “Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional”.

Sekilas Landscape Ancaman

Perubahan dalam landscape global, regional dan nasional tentunya juga mengubah perkiraan ancaman dan cara mengatasinya.  Potensi ancaman pada saat ini bukan lagi datang dari serangan militer dari negara lain, melainkan kegiatan terorisme, gerakan separatis,  dan aktivitas-aktivitas ilegal yang berkaitan dengan sumber daya alam dan bersifat multidimensional. Ancaman tidak hanya bersumber dari aksi-aksi aktor negara, tetapi juga dapat hadir dari aksi-aksi aktor non negara. Karakter perang yang berkembang saat ini juga mengalami perubahan menjadi model peperangan non konvensional, non linear atau asimetris (Asymetric warfare).

Perang asimetris bersifat multi-dimensional dan berlangsung dalam berbagai sektor, dapat dipicu oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi dan lainnya.  Persinggungan atau akumulasi dari aspek-aspek ini akan mempengaruhi intensitas dan derajat ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, perang asimetris bersinggungan dengan berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi (economic security), keamanan energi (energy security), keamanan pangan (food security), keamanan manusia secara luas (human security), keamanan nasional dan bahkan Internasional.  Bentuk ancaman bertambah dari separatis, teroris, konflik komunal (SARA) yang sudah kita miliki sebelumnya, bertambah dalam bentuk ancaman lain yang lebih halus dan sulit diidentifikasi, yang disebabkan oleh perbedaan politik, keresahan sosial, pengangguran, kelaparan, kemiskinan, kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang dieksploitasi oleh lawan.

Ada tiga faktor utama yang perlu menjadi landasan berpijak kita sebagai bangsa yang sedang bekerja dalam upaya memperkuat Sistem Pertahanan Nasional yang tangguh. Yakni Pertama adalah Amanat Pembukaan Konstitusi UUD 1945; Kedua,  Membangun Sitem Pertahanan Negara; Ketiga,. Implementasi Postur Pertahanan Negara. Mari kita lihat makna yang tersirat dalam tiga faktor dominan tersebut.

Pertama. Perjalanan bangsa Indonesia tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlanjut sampai kapanpun. Walaupun generasi yang mengawaki akan silih berganti dengan peradaban terus dinamis, heterogen serta modern. Cita-cita untuk membangun masyarakat adil dan makmur tidak pernah akan berubah.  Para pendahulu dan pendiri bangsa yang penuh dedikasi dan sarat dengan kualitas telah menyelesaikan tugasnya dengan meninggalkan amanah kewajiban kepada generasi berikutnya untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih bermartabat dan mampu menyejahterakan serta melindungi bangsa dan tumpah darah tercinta. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, diperlukan keamanan nasional ( Kamnas ) karena tanpa adanya keamanan nasional yang memadai mustahil segala usaha pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana tecantum dalam Alinea IV UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memberi tugas kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Kedua. Membangun Sistem Pertahanan Negara perlu legalitas  dan legitimasi agar negara memiliki pedoman dan landasan berpijak yang eksistensinya legal. Sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.

Misi Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang pengejawantahannya melalui sistem pertahanan negara.

Postur pertahanan negara dibangun dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Pembangunan postur pertahanan militer menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan.  Pembangunan postur pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab pemerintah melalui koordinasi antara menteri/kepala LPND dan Menteri Pertahanan. Pembangunan Postur Pertahanan Negara sangat tergantung pada anggaran pertahanan negara yang dialokasikan pemerintah, namun tidak berarti bahwa postur pertahanan dibangun atas dasar alokasi anggaran. Penyusunan Postur Pertahanan Negara bersifat jangka panjang dan didasarkan atas visi negara di tengah-tengah persaingan global.

Ketiga. Implementasi Postur Pertahanan Negara dalam konteks ini Postur Pertahanan Negara disusun untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dalam 20 tahun ke depan yakni sampai tahun 2029.

Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer. Tentara Nasional Indonesia mendinamisasi pertahanan militer sebagai lapis utama pertahanan negara untuk melaksanakan OMP dan OMSP. Pertahanan militer dalam melaksanakan OMP didasarkan atas keputusan politik melalui pengerahan kekuatan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan OMP, TNI mengembangkan strategi militer sesuai dengan hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia serta sumber daya pertahanan yang tersedia. OMP yang diselenggarakan TNI dikemas dalam keterpaduan tiga matra (Tri Matra Terpadu). Dalam menyelenggarakan OMP, TNI menggunakan segenap komponen pertahanan negara yang terdiri atas Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.   Dalam kerangka pertahanan militer, TNI menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, membina profesionalisme organisasi dan kekuatan TNI, serta memelihara kesiapsiagaan operasional.

Gelar kekuatan TNI merupakan bagian vital dari upaya pertahanan militer, yang pelaksanaannya didasarkan pada pertahanan sebagai fungsi pemerintahan negara yang tidak diotonomikan. Dalam rangka itu, TNI digelar di seluruh wilayah Indonesia secara kenyal berdasarkan strategi pertahanan. Gelar kekuatan TNI di daerah tidak berdasarkan struktur dan gelar instansi pemerintah, tetapi didasarkan pada strategi pertahanan dan strategi militer untuk kepentingan penangkalan dan pelaksanaan operasi militer. Oleh karena itu, kekuatan TNI yang digelar di daerah bukan merupakan kekuatan organik daerah yang bersangkutan. Kekuatan TNI adalah organik di seluruh wilayah Indonesia, bukan pada suatu daerah berdasarkan batas wilayah administratif sebagaimana ditentukan dalam Otonomi Daerah.

Gelar kekuatan TNI dilaksanakan oleh TNI pada masa damai dan pada keadaan perang. Gelar kekuatan TNI diselenggarakan berdasarkan strategi pertahanan negara dan kekenyalan pelaksanaan strategi militer. Gelar kekuatan TNI pada masa damai ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal pertahanan, diproyeksikan ke dalam gelar secara Tri Matra Terpadu. Pertahanan negara adalah fungsi pemerintahan yang tidak diotonomikan. Maka,   wilayah gelar kekuatan TNI adalah seluruh wilayah Indonesia.

Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Fungsi pertahanan nirmiliter yang diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2)  dalam menghadapi ancaman militer.

Hal yang menonjol dalam pertahanan Nir Militer adalah peran rakyat sebagai sumber daya manusia dalam Bela Negara seperti diamanatkan oleh Panglima Besar Soedirman ”Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara”.

Kita perlu membangkitkan peran masyarakat dalam kerangka “Komponen Cadangan” yang hendaknya tidak difahami sebagai militerisasi bangsa yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia mengikuti wajib militer. Sebaliknya negara perlu mempersiapkan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu seperti kesehatan-psikologi-samapta untuk dilatih kemiliteran untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama bila negara dalam keadaan darurat perang.

Selain itu kita kenal kemampuan pertahanan Nir Militer yang disebut “Komponen Pendukung”. Urgensinya adalah kemampuan pertahanan negara tidak hanya mengerahkan komponen cadangan tetapi juga ditopang oleh suatu dukungan pertahanan, untuk memudahkan kita memahami maka kita gunakan istilah yang popular yaitu “Industri Pertahanan”.  Saat ini kita diera Kebangkitan Industri Pertahanan.

Dalam era kebangkitan Industri Pertahanan sebagai komponen pendukung saya ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa efektifitas Pertahanan Negara turut ditentukan oleh kemampuan Industri Pertahanan untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer (Alutsista TNI) agar kemampuan peralatan militer kita dapat mandiri. Saat ini kita dapat berbangga mengetahui bahwa Industri Pertahanan kita pada tingkat kemampuan teknologi menengah dan bergerak kearah teknologi militer pada skala tinggi.

Kesimpulan

Saya sangat yakin bahwa Negara kita memiliki kemampuan Pertahanan Negara “Strong Defence Capability”. Dengan adanya soliditas yang produktif antara Postur Pertahanan Militer (Komponen Utama) yang diawaki oleh TNI dan Postur Pertahanan Nir Militer (Komponen Cadangan dan Pendukung) yang diawaki komponen bangsa professional non Militer serta kemampuan Industri Pertahanan yang mandiri. (Bobby).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *